UU PENANAMAN MODAL NO. 25/2007
CATATAN HUKUM
1.0 Varies with device
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;

b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang- Undang tentang Penanaman Modal.
Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL

Silahkan download aplikasinya secara gratis.....

LAWS OF THE REPUBLIC INDONESIA
NUMBER 25 OF 2007
ON INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Weigh:

a. that to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 needs to be implemented sustainable national economic development based on economic democracy to achieve the objectives of the state;

b. that in accordance with the mandate contained in the Decision of the Assembly of the Republic of Indonesia Number XVI / MPR / 1998 on Political Economy in the context of Economic Democracy, the investment policy should always be based on people economy involves the development of micro, small, medium, and cooperatives;

c. that in order to accelerate national economic development and realize the political and economic sovereignty Indonesia needed to increase investment for making the economic potential into real economic strength by using capital from both domestic and foreign;

d. that in the face of global economic changes and Indonesia's participation in various international cooperation is necessary to create a conducive investment climate, promotion, legal certainty, fairness and efficient manner with due regard to the interests of the national economy;

e. that Act No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment, as amended by Act No. 11 of 1970 on the Amendment and Supplement Act Number 1 of 1967 concerning Foreign Investment Law No. 6 of 1968 on Investment State, as amended by Act No. 12 of 1970 on the Amendment and Supplement to Law Number 6 of 1968 concerning domestic Investment needs to be replaced because it no longer appropriate to the needs of economic development and the acceleration of the development of national laws, particularly in the field of investment;

f. Based on the considerations referred to in paragraphs a, b, c, d, and e need to establish the Law on Investment.
: Article 4 paragraph (1), Article 5, paragraph (1), Article 18 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (5), Article 20 and Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

With agreement

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE

To stipulate: LAW ON INVESTMENT

Please download the application for free .....

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less