UU PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
CATATAN HUKUM
1.0 Varies with device
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
c. bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

LAWS OF THE REPUBLIC INDONESIA
NUMBER 13 OF 2008
ABOUT
WORSHIP THE IMPLEMENTATION OF HAJJ

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering: a. that the Republic of Indonesia guarantees the freedom of citizens to worship according to their own religion;
b. that the Hajj is the fifth pillar of Islam which must be implemented by every Muslim who is able to accomplish it;
c. that efforts to improve the management system and the organization of the pilgrimage needs to be done so that implementation of the pilgrimage walk safely, orderly and smoothly to uphold the spirit of fairness, transparency, and public accountability;
d. that Law Number 17 Year 1999 regarding Hajj is not in accordance with the development of the law and the demands of society that need to be replaced with new legislation;
e. Based on the considerations referred to in paragraphs a, b, c, and d need to establish the Law of Hajj;

: Article 20, Article 20 A of paragraph (1), Article 21 and Article 29 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

With agreement
HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDED:

To stipulate: LAW ON THE IMPLEMENTATION OF WORSHIP Hajj.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less