UU GERAKAN PRAMUKA
Redbox Apps
1.0 Varies with device
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka;

c. bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;

d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur gerakan pramuka;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GERAKAN PRAMUKA.

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 12 OF 2010 ON THE SCOUT MOVEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

a. that personality development is aimed to develop a self-potential and has a noble character, self-control, and life skills for every citizen to achieve the welfare of the community;

b. that the development potential as a human right to be realized in a variety of efforts to provide education, among others through the Boy Scout movement;

c. that the scout movement as scouting education providers have a major role in shaping the personality of the young generation that has the self-control and life skills to face the challenges according to demands for changes in local, national, and global;

d. that the legislation in force at this time has not been comprehensively regulate the scout movement;

e. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, c, and d, need to establish the Law of the Scout Movement;

Given: Article 20, Article 20A paragraph (1), Article 21, Article 28, Article 28C, and Article 31 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

With the joint approval of THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA INDONESIA and PRESIDENT

DECIDE:

Assign: LAW ON SCOUT MOVEMENT.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less